akta perubahan pt

Untuk menyesuaikan kegiatan usaha dengan ketentuan KBLI Konstruksi 2027, perusahaan perlu memperhatikan persyaratan dokumen dan prosedur perubahan anggaran dasar melalui notaris hingga pembaruan perizinan di OSS. Proses ini mencakup pemenuhan dokumen administrasi seperti ktp/npwp pengurus, akta pendirian & perubahan terakhir, SK AHU terakhir, NIB, serta draf perubahan maksud dan tujuan. Alur langkah hukum perubahan PT hingga pengesahan AHU untuk menyesuaikan KBLI konstruksi 2027 antara lain melaksanakan RUPS, pembuatan & penandatanganan akta notaris, permohonan dan penerbitan SK pengesahan AHU, serta pembaruan KBLI di sistem OSS RBA

Baca juga: Peran SBU Konstruksi dalam Sistem OSS RBA

Mengapa PT Konstruksi Wajib Melakukan Perubahan Akta untuk KBLI 2027?

1. Penyesuaian Regulasi Teknis Sektor Konstruksi dan Standar Baku BPS

Perusahaan konstruksi perlu menyesuaikan klasifikasi bidang usahanya dengan perkembangan regulasi teknis sektor konstruksi serta standar klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang ditetapkan BPS. Penyesuaian ini bertujuan memastikan kode KBLI dalam anggaran dasar PT mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya, termasuk spesialisasi pekerjaan konstruksi yang dijalankan. 

2. Dampak Ketidaksesuaian KBLI Anggaran Dasar terhadap Legalitas NIB dan SBU Konstruksi

Ketidaksesuaian kode KBLI dalam anggaran dasar dengan data perizinan dapat menimbulkan kendala dalam proses penerbitan, perubahan, maupun pembaruan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi. Kondisi tersebut juga berpotensi menghambat pemenuhan persyaratan administrasi dan kualifikasi badan usaha untuk mengikuti tender atau menjalankan pekerjaan konstruksi tertentu. 

Baca juga: Dampak Digitalisasi dalam Pengurusan SBU Konstruksi

Syarat & Dokumen Pembuatan Akta Perubahan PT

Checklist Dokumen Pembuatan Akta Perubahan PT

  • KTP dan NPWP Pengurus serta Pemegang Saham
    Menyiapkan salinan KTP dan NPWP direksi, komisaris, serta seluruh pemegang saham sebagai dokumen identitas untuk memastikan keabsahan data pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan anggaran dasar perusahaan.
  • Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir
    Menyediakan salinan akta pendirian beserta seluruh akta perubahan terakhir untuk memeriksa riwayat perubahan anggaran dasar, terutama bagian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen perseroan.
  • SK Kemenkumham (AHU) Terakhir
    Menyiapkan Surat Keputusan atau bukti penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum terkait perubahan data perseroan terakhir. Dokumen ini digunakan untuk memastikan status dan data legalitas perusahaan sesuai dengan catatan administrasi badan hukum.
  • Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS RBA
    Menyediakan dokumen NIB yang diterbitkan melalui sistem OSS berbasis risiko sebagai referensi untuk memeriksa kesesuaian kode KBLI, bidang usaha, dan informasi perizinan perusahaan yang masih berlaku.
  • Draf Perubahan Pasal Maksud dan Tujuan
    Menyiapkan rancangan perubahan pasal maksud dan tujuan dalam anggaran dasar PT yang memuat penyesuaian kode serta uraian KBLI Konstruksi terbaru. Draf ini perlu disesuaikan dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan dan dikonsultasikan dengan notaris agar memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Baca juga: Cara Menghindari Penolakan SBU di OSS RBA

Alur Langkah Hukum Perubahan Akta PT Hingga Pengesahan AHU

akta perubahan pt

Tahap 1 – Pelaksanaan RUPS / Keputusan Sirkuler Pemegang Saham

Perusahaan perlu menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau membuat keputusan sirkuler sebagai bentuk persetujuan atas perubahan anggaran dasar. Agenda perubahan dapat mencakup penyesuaian pasal maksud dan tujuan, penambahan atau penggantian kode KBLI, serta uraian bidang usaha konstruksi sesuai klasifikasi terbaru. Keputusan tersebut harus memenuhi ketentuan kuorum dan persetujuan pemegang saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perseroan terbatas.

Tahap 2 – Pembuatan dan Penandatanganan Akta Notaris

Setelah keputusan pemegang saham disepakati, notaris menyusun akta perubahan anggaran dasar berdasarkan hasil RUPS atau keputusan sirkuler. Penyusunan akta harus memperhatikan kesesuaian kode KBLI, uraian kegiatan usaha, dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, para pihak yang berwenang melakukan penandatanganan akta sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar pengajuan perubahan data perseroan kepada Kementerian Hukum.

Tahap 3 – Permohonan dan Penerbitan SK Pengesahan AHU Kemenkumham

Notaris mengajukan permohonan persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan perubahan anggaran dasar melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Jenis pengajuan bergantung pada substansi perubahan yang dilakukan. Setelah persyaratan terpenuhi dan proses administrasi selesai, perusahaan akan memperoleh Surat Keputusan (SK) persetujuan perubahan anggaran dasar atau bukti penerimaan pemberitahuan sesuai jenis perubahannya.

Tahap 4 – Pembaruan Data KBLI pada Sistem OSS RBA dan Lisensi LPJK/PUPR

Setelah perubahan akta tercatat dalam administrasi badan hukum, perusahaan perlu melakukan penyesuaian data kegiatan usaha pada sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Pembaruan ini mencakup kode KBLI, informasi bidang usaha, serta perizinan berusaha yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi. Perusahaan juga perlu memeriksa kesesuaian data pada sistem layanan sektor jasa konstruksi yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum (PU), termasuk data dan persyaratan Sertifikat Badan Usaha (SBU) melalui mekanisme yang berlaku.

Penyesuaian akta perubahan PT untuk KBLI Konstruksi 2027 merupakan langkah penting dalam memastikan keselarasan antara anggaran dasar, klasifikasi bidang usaha, dan perizinan perusahaan. Prosesnya tidak berhenti pada pembuatan akta notaris, tetapi juga mencakup persetujuan pemegang saham, pencatatan perubahan melalui AHU, hingga pembaruan data pada OSS RBA dan administrasi perizinan sektor konstruksi. Dengan memahami setiap tahapan dan mempersiapkan dokumen secara lengkap, perusahaan dapat meminimalkan risiko kendala administratif serta menjaga kepastian legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha.

Pastikan proses perubahan akta PT dan penyesuaian KBLI Konstruksi perusahaan Anda dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. PT. Tiga Solusi Indonesia siap membantu kebutuhan konsultasi dan pendampingan legalitas badan usaha, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga penyesuaian administrasi perizinan. Kunjungi website resmi PT. Tiga Solusi Indonesia untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan konsultasikan kebutuhan perusahaan Anda bersama tim profesional kami.

Kami siap melayani kebutuhan Anda
Hubungi kami

Recent Comments

No comments to show.